Aku masih teringat kata-kata seoarang teman dalam sebuah diskusi tentang gaji pegawai negeri yang kecil. "Mau gaji gede, koq jadi pegawai negeri? Gak siap dengan gaji segitu, jangan jadi pegawai negeri. Gak ada yang maksa koq". Demikian sang teman yang juga seorang pegawai negeri itu dengan sinis tapi diterima nalar, membeberkan pandangannya. Lalu aku teringat kata-kata orang bijak, "Hidup adalah pilihan, dan kita bebas memilihnya", dengan segala resiko-nya tentunya.

Kemarin, Anwar Nasution, sang ketua BPK mencak-mencak di media. Api perseteruan dengan Bagir Manan dan konco-konco-nya di MA disulut kembali walau sempat reda beberapa saat setelah dimediasi oleh SBY. Inti masalahnya adalah MA tidak berkenan di-audit oleh BPK terkait uang titipan biaya perkara perdata yang tergolong pendapatan negara bukan pajak. MA tetap kukuh dengan pendiriannya bahwa biaya-biaya yang dimaksud tidak perlu diaudit karena konon belum ada payung hukumnya.

Al hasil, setelah lama terjadi saling serang antara lembaga BPK dan MA yang seperti diungkapkan oleh Agung Laksono, kelihatan seperti perseteruan anak kecil itu(walaupun kedua pimpinan lembaga negara ini termasuk lelaki berusia udzur), SBY turun tangan. Akhirnya berhasil didamaikan pertengahan September 2007. "Awal tahun depan, sudah bisa diaudit", demikian harapan SBY waktu itu. Bahkan beliau memberi waktu pembenahan di internal MA, sebelum diaudit.

Tindakan SBY, dan kelegowoan BPK cenderung kelihatan kompromis, seakan sebuah penghormatan kepada Bagir Manan & the Gang. Secara logika, terlepas dari keruwetan aspek hukum yang ada, itu saja sudah bisa dianggap sebuah keputusan yang mengecewakan. Bayangkan, untuk mengaudit sebuah lembaga negara, harus diberi waktu untuk berbenah diri dulu. Istilah kasarnya, kasih waktu untuk menghilangkan barang bukti penyelewengan yang ada. Dan tentu bagi MA sebagai puncaknya orang-orang yang mengerti hukum di negeri ini, hal tersebut bisa jadi sangatlah sepele.

Dua bulan setelah itu sudah terlewati. 3 bulan, 4 bulan, bahkan sudah lebih dari setengah tahun waktu berlalu. Ternyata MA masih tetap bersikukuh belum mau di-audit. Hal itulah yang membuat Anwar Nasution kembali buka suara.

Anwar berkotek, Bagir tersenyum sinis sambil berucap lewat juru bicaranya Djoko Sarwoko, "Apa dasarnya lapor biaya perkara ke BPK?". Bagi orang kecil yang hari-harinya berurusan dengan kernet serta sopir angkot dan bus di terminal, seperti premang ini, benar-benar tidak habis pikir apa kemauan dari MA sebenarnya. Sangat arogan seakan-akan negeri ini milik mereka secara pribadi. Jelas-jelas uang negara koq tidak mau diaudit? Payung hukumnya ada apa tidak mah, itu urusan nomor seribu sekian. Dan mohon maaf kalo yang ada dalam kepala premang adalah....., Lembaga MA itu ada kumpulan orang-orang rampok nan pintar berakal bulus.

Bagir Manan, setelah membeberkan kemajuan yang telah dicapai MA, dengan tegas mengatakan, "Kritik boleh membangun. Tapi terus terang banyak hakim yang tersakiti, jadi janganlah". Intinya, Bagir melarang hakim dikritik. Dalam hari premang berucap, "Pale loe jangan kritik. Emang negeri ini punya moyang loe?". Ulah seperti diktator kesiangan, tapi tidak mau dikritik. Bukankah orang mengkritik karena ada yang mengganjal di hati? Lagian, masalah kemajuan yang telah dicapai, biarkan orang lain yang menilai. Premang benar-benar tidak bisa mengerti sama orang-orang pintar hukum di gedung MA sana.

Lain MA lain lagi wakil rakyat yang duduk di kursi empuk sana. Akhir-akhir ini, masyarakat heboh oleh masalah tertangkap basahnya salah seorang anggota dewan terhormat terlibat praktek suap. Kontan masyarakat kembali merasa dihianati oleh wakil yang dipilihnya sendiri. Dan secara teori, yang tertangkap itu hanya secuil dari sekian banyak praktek serupa yang sebenarnya terjadi. Iyah...hanya seupil, meminjam kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang bocah kecil bernama Farhan, sambil memperagakan jari telunjuk dan ibu jari, simbol dari jumlah yang teramat kecil. Yang tidak tertangkap basah, hampir pasti beribu-ribu kali jumlahnya.

Sementara ada anggotanya yang diciduk oleh KPK itu, sebagian yang lain sibuk berkomentar di media massa "memprotes" lirik lagu Slank. Bahkan konon ada yang sampai mengancam akan membawanya ke pengadilan.Dalam hati premang berpikir...., "Ini orang kan wakil rakyat. Kalau yang diwakili memprotes, harusnya instropeksi diri, dan bukan malah kebakaran jenggot". Dan premang juga yakin, pengkritik pun tidak asal ngomong, tanpa ada asap yang kelihatan, sebagai pertanda adanya api. Dan lagian, mereka belum sadar juga apa, kalau masyarakat umum sudah tau prilaku mereka. Hanya saja mungkin rakyat sudah tidak bisa berbuat apa-apa, wong yang milih anggota dewan yang terhormat itu adalah mereka-mereka juga.

Seperti apa "kritikan" Slank yang membuat anggota dewan gerah itu adalah:
    ....
    Mau tau gak mafia di senayan
     Kerjanya tukang buat peraturan
     Bikin UUD ujung-ujungnya duit
   ....

Akhirnya Premang menarik kesimpulan, bahwa walau tidak semua, ada kecenderungan, pejabat itu tidak mau dikritik, terlepas kritikan itu datang dari yang milih mereka menduduki kursi empuk yang ada sekarang itu. Kalau memang begitu, sekali lagi maaf, itu namanya tidak tau diri.

Terakhir, saran premang sama para pejabat, bahwa kalau tidak mau dikritik, ada dua kuncinya. Pertama, jangan mau jadi pejabat, dipaksa sekalipun, meminjam kata-kata teman seperti yang premang ungkit di awal tulisan ini. Yang kedua, jangan biarkan orang lain mencium anda berbuat kurang tepat. Sepanjang 2 point bisa dilaksanakan dengan cantik, kritikan akan menjauh secara drastis. Kalau tidak percaya, silakan dicoba, hai para pejabat terhormat!