Anda disini : TOP >> Dunia Sospol >> Moral Politikus, Tanggungjawab Siapa?
Moral Politikus, Tanggungjawab Siapa?
Akhir2 ini, berbagai milis beredar 'bunyi rekaman' percakapan seoranganggota Dewan dengan seorang pejabat Daerah, yang memuat transaksi uangdan wanita. Isinya memang sungguh menggelitik dan cenderung nge-preman.Bedanya mungkin ada strata tingkat tinggi. Demikian kira-kira bunyipercakapan itu.

AAN(anggota dewan): Di mana, bos?
A(pejabat daerah): Di Ritz Carlton.
AAN: Namanya?
A: Mystere, tempatnya turun lift satu.
AAN: Jam berapa?
A: Jam 10-lah (22.00 WIB). Bos mau dicariin satu gitu. Tapi aku tak janji. Kalau diupayakan nanti, selera bos payah pula.
AAN: Ya, carikanlah. Yang kira-kira udah lama aku kenal bos ini paham kan kira-kira.
A: Yang kayak tadi malam kan bagus juga yang baju putih itu.
AAN: Tak bagus.
A: Udah dipake ya?

Sebagai rakyat biasa, ulah beberapa wakil rakyat yang tertangkap basahitu bukan saja melukai hati ini, bahkan cenderung memancing amarah.Sungguh moral setan, terutama dalam statusnya sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan yang muncul, siapakah yang bertanggungjawab atas semua ini?

Yang pertama, tentu rakyat sendiri. Bukankah rakyatlah yang memilihmereka? Terlepas, mereka memilih wakilnya atas dasar takaran beras yangtelah mereka terima di saat kampanye. Atau jumlah bungkusan indomieyang menggiurkan sehingga tidak berpikir panjang lagi untuk menentukanpilihannya. Yang pasti, salah merekalah yang memilih para wakilnyatersebut. Kalau alasan klise, bahwa semuanya sama saja, tidak bisadijadikan amal penghapus dosa dalam menentukan pilihan tersebut.

Jangan lupa, para politisi itu, secara moral sudah tidak bisa disangkallagi sebagai penanggungjawab utama. Bermodalkan mulut berbusameneriakkan perbaikan nasib rakyat saat kampanye, yang diberikan malahpenghianatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ibarat surgayang dijanjikan, neraka malah yang disuguhkan ke hadapan para rakyatyang tidak pernah berhenti berharap tersalurkan aspirasinya demiperbaikan nasib mereka. Dosa mereka kepada manusia yang berjumlahratusan juta itu sungguh sulit diampuni.

Yang tidak kalah besar beban tanggungjawab terhadap morat-maritnya moral anggota dewan terhormat adalah, partai politik yang mengusung mereka. Walaupun diklaim bahwa anggota dewan adalah pilihan rakyat, sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Rakyat yang memang masih didominiasi oleh golongan yang tingkat pendidikannya lemah, kadang seperti membeli kucing dalam karung. Dan yang memasukkan kucing ke dalam karung itu adalah partai politik itu sendiri. Jadi wajar, setelah sang karung dibuka, kucingnya ternyata banyak yang korengan.

Yang terlihat sekarang ini, partai politik sangat berusaha melindungi politikus-politikus yang bernaung di bawah payungnya tatkala menghadapi masalah. Padahal pembelaan sang partai terhadap politikus koruptor, sangat melukai hati jutaan rakyat yang diwakilinya. Sudah dikasih hati, malah mau jantung. Padahal, rakyat lagi terkapar dengan berbagai kesulitan yang dihadapinya.

Untuk menjaga "rasa hormat" rakyat, seharusnya dibuat sebuah acuan hukum terhadap hubungan antara partai politik dengan politikus yang bernaung di bawahnya. Dengan itu, sedikit banyak luka rakyat akan sedikti terobati. Seperti apa hukuman itu, tentu lebih baik diserahkan kepada para ahlinya.

Namun..., hal itu hampir mustahil, karena yang menjadi gerombolan pembuat hukum itu sendiri kadang yang kelihatan sekali korup-nya. Tentu mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mengelak untuk membuat produk hukum yang berpeluang mengganggu kepentingan pribadi mereka. Jadi rakyat memang mungkin sudah nasibnya akan tetap hanya bisa sakit hati menyaksikan ulah-ulah mereka.

Sambil membolak-balik sebuah koran yang membahas teman yang hampir mirif dengan tulisan ini, tiba-tiba muncul sebuah ide di kepala ini. "Pecat 2 orang dari partai yang sama, bila seorang anggotanya berbuat yang bertentangan dengan hukum berat, seperti korupsi". Harapannya para partai politik akan lebih berhati-hati untuk selalu mengontrol para anggota dewan misalnya yang bernaung di bawah partai tersebut. Karena perbuatan seseorang akan berdampak pada pemecatan orang lain yang mungkin tidak terlibat sama sekali.

Kenapa tidak berhenti-berhenti berita miring seperti ini berhembus dari kalangan pejabat? Karena tidak ada sama sekali efek jera. Jadi memang harus lebih aktif untuk membasminya. Kalau memang seperti itu, bahkan tidak ada salahnya, sang koruptor langsung dihukum mati di tiang gantungan. Sebagaimana sebuah kata-kata bijak bertutur, "Sembelih dan sebarkanlah darah ayam untuk menakut-nakuti beribu-ribu ekor kera". Tanpa terapi itu, para koruptor akan tetap beraksi sambil tersenyum, wong hukumannya sangat tidak lebih berat dari seorang pencuri ayam di kampung.

Dan minimal, mulai dari "2 by 1". 1 Orang yang berbuat, 2 orang yang harus angkat koper pulang ke rumah masing2. Tanpa itu, para koruptor akan tetap ketawa gembira melancarkan aksinya, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu sedikit pun.
Track Back : http://manage.catatanku.com/tb.cgi/226_1047_2008_07